Reformasi Sistem Pengadaan CPNS

Update Hari ini www.menpan.go.id
*teks yang ada di blog ini asli tanpa editan

1. Tujuan Reformasi Sistem Seleksi CPNS :
a. Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral, yaitu memiliki ciri-ciri:

    1) memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat
     
    2) mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
     
    3) memiliki intelegensia yang tinggi untuk dapat mengembangkan kapasitas kinerja organisasi pemerintah
     
    4) memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku (kompetensi) sesuai dengan tuntutan jabatan
 
b. Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang bersih, obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya.     

2. Dampak Yang Diharapkan :

a. Memperoleh putra-putri terbaik bangsa yang kompeten menjadi CPNS;
 
b. Seleksi CPNS yang kompetitif dan berbasis kompetensi sebagai landasan dasar pembentukan profesionalisme PNS  dan pembentukan birokrasi yang modern menuju birokrasi kelas dunia;                                                
c. Mengembalikan kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda bahwa untuk menjadi CPNS harus bertumpu pada kemampuan diri sendiri.

3. Materi Seleksi CPNS :
 
a. Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD);
 
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sesuai bidang tugas masing-masing jabatan:
    1) Tenaga honorer sebagai tenaga kesehatan dengan tes bidang kesehatan;
    2) Tenaga honorer sebagai tenaga pendidik (Guru) dengan tes bidang kependidikan;
    3) Tenaga honorer sebagai tenaga teknis dan administrasi dengan tes bidang administrasi umum                    
c. Untuk pelamar umum, instansi dapat melakukan tes kompetensi bidang dalam arti tes kompetensi bidang tidak wajib diadakan sehingga dapat melakukan TKD saja atau TKD dan TKB, sesuai kebutuhan jabatan.

4. Kisi-kisi Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS meliputi :
 
a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

    1) Pancasila

    2) Undang Undang Dasar 1945
    3) Bhineka Tunggal Ika
    4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar)
b. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai :
     
    1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis,
     
    2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka.
     
   3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis,
     
   4) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.
c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
      
    1) Integritas diri,
     
    2) Semangat berprestasi,
     
    3) Kreativitas dan inovasi,
     
    4) Orientasi pada pelayanan,
     
    5) Orientasi kepada orang lain,
     
    6) Kemampuan beradaptasi,
     
    7) Kemampuan mengendalikan diri,
     
    8) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas,
     
    9) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan,
   
  10) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan
   
  11) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

5. Tipe Soal Tes Kompetensi Dasar
a. Tipe soal untuk jenjang pendidikan SD, SLTP
b. Tipe soal untuk jenjang pendidikan SLTA, DI, DII, DIII/Sarjana Muda
c. Tipe soal untuk jenjang pendidikan S1, S2, S3

6. Penetapan Penilaian TKD
Penilaian TKD dengan nilai ambang batas tertentu (passing grade) dari masing-masing sub tes (TWK, TIU dan TKP) ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional

7. Penyusunan Soal
a. Soal Tes Kompetensi Dasar PNS disusun oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang dibantu oleh Tim Ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri;
b. Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional
    Untuk TKB bagi Tenaga Honorer:
    - Soal tes bidang kesehatan disusun Kementerian Kesehatan;
    - Soal tes bidang kependidikan disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - Soal tes administrasi umum disusun oleh BKN.

Kementrian & Pemda yang siap melaksanakan CPNS 2014

Update Hari ini dari https://panselnas.menpan.go.id
*Segala text yang ada di blog ini asli tanpa di edit

Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 
Berikut ini adalah formasi yang informasinya sudah tersedia sampai saat ini
A. Formasi Nasional 2014 terdiri atas 71 (tujuh puluh satu) Kementerian/Lembaga.

No	Kementerian / Lembaga
1	Kementerian Koordinator - 3 (tiga) kementerian
2	Kementerian - 26 (dua puluh enam) kementerian.
3	Lembaga Pemerintah Non Kementerian - 28 (dua puluh delapan)
	lembaga
4	Lembaga Negara - 2 (dua) lembaga & Sekretariat Lembaga Negara -
	terdiri atas 8 (delapan) lembaga

B. Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota.

No	WILAYAH
1	Pulau Sumatera dan sekitarnya
2	Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
3	Pulau Kalimantan
4	Pulau Sulawesi
5	Kep. Maluku dan Papua

STATUS TERKINI: 21-08-2014     :    17.15

ID	INSTANSI	STATUS
1010	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM	Siap Pendaftaran
1020	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	Siap Pendaftaran
1030	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Siap Pendaftaran
2000	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	Siap Pendaftaran
2020	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dalam Proses
2040	KEMENTERIAN BUMN	Siap Pendaftaran
2050	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Siap Pendaftaran
2060	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Dalam Proses
2100	KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA	Dalam Proses
2110	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	Dalam Proses
2120	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Dalam Proses
3001	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Dalam Proses
3002	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Dalam Proses
3004	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Dalam Proses
3005	KEMENTERIAN KEUANGAN	Siap Pendaftaran
3006	KEMENTERIAN PERTANIAN	Dalam Proses
3008	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dalam Proses
3009	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dalam Proses
3010	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dalam Proses
3011	KEMENTERIAN KESEHATAN	Dalam Proses
3012	KEMENTERIAN AGAMA	Dalam Proses
3013	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Dalam Proses
3014	KEMENTERIAN SOSIAL	Siap Pendaftaran
3015	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Dalam Proses
3016	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Siap Pendaftaran
3018	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dalam Proses
3019	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Dalam Proses
3020	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Dalam Proses
3021	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Dalam Proses
3022	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dalam Proses
4001	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	Siap Pendaftaran
4002	KEJAKSAAN AGUNG	Dalam Proses
4003	BADAN INTELIJEN NEGARA	Dalam Proses
4004	SEKRETARIAT JENDERAL MPR	Dalam Proses
4007	MAHKAMAH AGUNG RI	Dalam Proses
4008	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	Dalam Proses
4010	LEMBAGA SANDI NEGARA	Siap Pendaftaran
4011	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Dalam Proses
4012	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Dalam Proses
4013	LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL	Dalam Proses
4014	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Dalam Proses
4015	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Siap Pendaftaran
4016	BADAN PUSAT STATISTIK	Dalam Proses
4017	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	Dalam Proses
4018	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Siap Pendaftaran
4019	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Siap Pendaftaran
4020	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL	Dalam Proses
4021	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Dalam Proses
4022	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	Dalam Proses
4023	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Siap Pendaftaran
4024	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Dalam Proses
4025	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	Dalam Proses
4027	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Siap Pendaftaran
4031	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Dalam Proses
4032	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	Dalam Proses
4035	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	Dalam Proses
4036	SEKRETARIAT KABINET	Dalam Proses
4040	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Siap Pendaftaran
4041	SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM	Dalam Proses
4043	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Dalam Proses
4046	KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Dalam Proses
4049	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL	Dalam Proses
4050	SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH	Dalam Proses
4051	BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLIND. TKI	Dalam Proses
4052	BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI	Siap Pendaftaran
4053	BADAN SAR NASIONAL	Dalam Proses
4054	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Dalam Proses
4055	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Dalam Proses
4056	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Dalam Proses
4060	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	Dalam Proses
4062	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Dalam Proses
5100	PEMERINTAH ACEH	Dalam Proses
6300	PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA	Dalam Proses
6503	PEMERINTAH KAB. SIDOARJO	Dalam Proses
5106	PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT	Dalam Proses
5112	PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA	Dalam Proses
5101	PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR	Dalam Proses
5105	PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN	Dalam Proses
5111	PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL	Dalam Proses
5114	PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG	Dalam Proses
5108	PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA	Dalam Proses
5104	PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR	Dalam Proses
5401	PEMERINTAH KAB. AGAM	Dalam Proses
7705	PEMERINTAH KAB. ALOR	Dalam Proses
5210	PEMERINTAH KAB. ASAHAN	ditunda
8015	PEMERINTAH KAB. ASMAT	Dalam Proses
7507	PEMERINTAH KAB. BADUNG	ditunda
6811	PEMERINTAH KAB. BALANGAN	Dalam Proses
7204	PEMERINTAH KAB. BANGGAI	Dalam Proses
7207	PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Dalam Proses
7211	PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUT	Dalam Proses
5701	PEMERINTAH KAB. BANGKA	Dalam Proses
5703	PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT	Dalam Proses
5705	PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATAN	Dalam Proses
5704	PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAH	Dalam Proses
6508	PEMERINTAH KAB. BANGKALAN	Dalam Proses
7506	PEMERINTAH KAB. BANGLI	Data tidak lengkap
6801	PEMERINTAH KAB. BANJAR	Dalam Proses
6418	PEMERINTAH KAB. BANJARNEGARA	Data tidak lengkap
7312	PEMERINTAH KAB. BANTAENG	Dalam Proses
5607	PEMERINTAH KAB. BANYUASIN	ditunda
6415	PEMERINTAH KAB. BANYUMAS	Data tidak lengkap
6511	PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI	Dalam Proses
6806	PEMERINTAH KAB. BARITO KUALA	Dalam Proses
6703	PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN	Dalam Proses
6713	PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR	Dalam Proses
6702	PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA	Dalam Proses
7316	PEMERINTAH KAB. BARRU	Dalam Proses
6406	PEMERINTAH KAB. BATANG	Dalam Proses
5221	PEMERINTAH KAB. BATUBARA	Dalam Proses
6104	PEMERINTAH KAB. BEKASI	Dalam Proses
5702	PEMERINTAH KAB. BELITUNG	Dalam Proses
5706	PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR	Dalam Proses
7702	PEMERINTAH KAB. BELU	Dalam Proses
5117	PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH	Dalam Proses
5302	PEMERINTAH KAB. BENGKALIS	Data tidak lengkap
5802	PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATAN	Dalam Proses
5809	PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH	Dalam Proses
5801	PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA	Dalam Proses
6904	PEMERINTAH KAB. BERAU	Dalam Proses
8002	PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR	Dalam Proses
7604	PEMERINTAH KAB. BIMA	Dalam Proses
8101	PEMERINTAH KAB. BINTAN	Dalam Proses
5110	PEMERINTAH KAB. BIREUEN	Dalam Proses
6521	PEMERINTAH KAB. BLITAR	Dalam Proses
6414	PEMERINTAH KAB. BLORA	Dalam Proses
6101	PEMERINTAH KAB. BOGOR	Dalam Proses
6527	PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO	Dalam Proses
7002	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	Dalam Proses
7012	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Dalam Proses
7013	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Data tidak lengkap
7007	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	Dalam Proses
6509	PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO	Dalam Proses
7104	PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO	Dalam Proses
8013	PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL	Dalam Proses
6425	PEMERINTAH KAB. BOYOLALI	Data tidak lengkap
6408	PEMERINTAH KAB. BREBES	Dalam Proses
7501	PEMERINTAH KAB. BULELENG	Dalam Proses
7311	PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA	Dalam Proses
8401	PEMERINTAH KAB. BULUNGAN	Dalam Proses
5503	PEMERINTAH KAB. BUNGO	Dalam Proses
7205	PEMERINTAH KAB. BUOL	Dalam Proses
7803	PEMERINTAH KAB. BURU	Dalam Proses
7808	PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN	Dalam Proses
7410	PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA	Dalam Proses
6112	PEMERINTAH KAB. CIAMIS	Data tidak lengkap
6103	PEMERINTAH KAB. CIANJUR	ditunda
6416	PEMERINTAH KAB. CILACAP	Dalam Proses
5207	PEMERINTAH KAB. DAIRI	Dalam Proses
8036	PEMERINTAH KAB. DEIYAI	Data tidak lengkap
5201	PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG	Dalam Proses
6403	PEMERINTAH KAB. DEMAK	Dalam Proses
5411	PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA	Dalam Proses
8033	PEMERINTAH KAB. DOGIYAI	Dalam Proses
7606	PEMERINTAH KAB. DOMPU	Dalam Proses
5611	PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANG	Dalam Proses
7708	PEMERINTAH KAB. ENDE	Dalam Proses
7321	PEMERINTAH KAB. ENREKANG	Dalam Proses
7707	PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR	Dalam Proses
6110	PEMERINTAH KAB. GARUT	Dalam Proses
5113	PEMERINTAH KAB. GAYO LUES	Data tidak lengkap
7504	PEMERINTAH KAB. GIANYAR	Dalam Proses
7105	PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA	Dalam Proses
7302	PEMERINTAH KAB. GOWA	Dalam Proses
6404	PEMERINTAH KAB. GROBOGAN	Dalam Proses
6707	PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS	Dalam Proses
6303	PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL	Dalam Proses
7901	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT	Dalam Proses
7904	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN	Dalam Proses
7902	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH	Dalam Proses
7906	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TIMUR	Dalam Proses
7905	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA	Dalam Proses
6804	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN	Dalam Proses
6805	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH	Dalam Proses
6809	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA	Dalam Proses
5215	PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	Dalam Proses
5305	PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR	Dalam Proses
5304	PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULU	Dalam Proses
6115	PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU	Dalam Proses
8037	PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA	Dalam Proses
8001	PEMERINTAH KAB. JAYAPURA	Dalam Proses
8008	PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA	Dalam Proses
7502	PEMERINTAH KAB. JEMBRANA	Data tidak lengkap
6412	PEMERINTAH KAB. JEPARA	Dalam Proses
6504	PEMERINTAH KAB. JOMBANG	Dalam Proses
8208	PEMERINTAH KAB. KAIMANA	Dalam Proses
6605	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU	Dalam Proses
7505	PEMERINTAH KAB. KARANGASEM	Dalam Proses
6105	PEMERINTAH KAB. KARAWANG	Dalam Proses
5202	PEMERINTAH KAB. KARO	Dalam Proses
6711	PEMERINTAH KAB. KATINGAN	Dalam Proses
5804	PEMERINTAH KAB. KAUR	Dalam Proses
6612	PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA	Dalam Proses
6423	PEMERINTAH KAB. KEBUMEN	Dalam Proses
6517	PEMERINTAH KAB. KEDIRI	Dalam Proses
8020	PEMERINTAH KAB. KEEROM	Dalam Proses
6402	PEMERINTAH KAB. KENDAL	Dalam Proses
5409	PEMERINTAH KAB. KEP. MENTAWAI	Data tidak lengkap
5807	PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG	Dalam Proses
7805	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU	Dalam Proses
7003	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	Dalam Proses
7903	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA	Dalam Proses
7005	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	Dalam Proses
6606	PEMERINTAH KAB. KETAPANG	Dalam Proses
6424	PEMERINTAH KAB. KLATEN	Data tidak lengkap
7503	PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNG	Dalam Proses
7412	PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMUR	Dalam Proses
7413	PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN	Dalam Proses
7405	PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN	Dalam Proses
6808	PEMERINTAH KAB. KOTABARU	Dalam Proses
6705	PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT	Dalam Proses
6704	PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	Dalam Proses
5312	PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI	Dalam Proses
6611	PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA	Dalam Proses
6304	PEMERINTAH KAB. KULON PROGO	Dalam Proses
7701	PEMERINTAH KAB. KUPANG	Dalam Proses
6907	PEMERINTAH KAB. KUTAI BARAT	Data tidak lengkap
6901	PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	Data tidak lengkap
6908	PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR	Dalam Proses
5206	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU	Dalam Proses
5222	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN	Dalam Proses
5223	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA	Dalam Proses
5604	PEMERINTAH KAB. LAHAT	Data tidak lengkap
6708	PEMERINTAH KAB. LAMANDAU	Data tidak lengkap
6529	PEMERINTAH KAB. LAMONGAN	Data tidak lengkap
5904	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT	Data tidak lengkap
5901	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN	Dalam Proses
5908	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG TIMUR	ditunda
5903	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARA	Dalam Proses
8030	PEMERINTAH KAB. LANNY JAYA	Dalam Proses
6203	PEMERINTAH KAB. LEBAK	Data tidak lengkap
5808	PEMERINTAH KAB. LEBONG	Dalam Proses
8104	PEMERINTAH KAB. LINGGA	Dalam Proses
7601	PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT	Dalam Proses
7602	PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH	Data tidak lengkap
7603	PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR	Dalam Proses
7608	PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA	Dalam Proses
6516	PEMERINTAH KAB. LUMAJANG	Data tidak lengkap
7325	PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR	Dalam Proses
6522	PEMERINTAH KAB. MADIUN	Dalam Proses
6419	PEMERINTAH KAB. MAGELANG	Dalam Proses
6524	PEMERINTAH KAB. MAGETAN	Dalam Proses
6912	PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU	Dalam Proses
6116	PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA	Dalam Proses
8305	PEMERINTAH KAB. MAJENE	Dalam Proses
7721	PEMERINTAH KAB. MALAKA	Dalam Proses
6513	PEMERINTAH KAB. MALANG	data tidak lengkap
8402	PEMERINTAH KAB. MALINAU	Dalam Proses
7809	PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA	Dalam Proses
7802	PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA	Data tidak lengkap
7804	PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	Dalam Proses
8303	PEMERINTAH KAB. MAMASA	Dalam Proses
8029	PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	Dalam Proses
8302	PEMERINTAH KAB. MAMUJU	Dalam Proses
8306	PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH	Dalam Proses
8301	PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA	Dalam Proses
5213	PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL	Dalam Proses
7710	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI	Data tidak lengkap
7715	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT	Dalam Proses
7716	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR	Dalam Proses
8204	PEMERINTAH KAB. MANOKWARI	Data tidak lengkap
8213	PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN	Data tidak lengkap
8014	PEMERINTAH KAB. MAPPI	Dalam Proses
7307	PEMERINTAH KAB. MAROS	Dalam Proses
8211	PEMERINTAH KAB. MAYBRAT	Dalam Proses
6609	PEMERINTAH KAB. MELAWI	Dalam Proses
5504	PEMERINTAH KAB. MERANGIN	ditunda
8007	PEMERINTAH KAB. MERAUKE	Dalam Proses
5912	PEMERINTAH KAB. MESUJI	Dalam Proses
7004	PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN	Dalam Proses
7006	PEMERINTAH KAB. MINAHASA UTARA	Data tidak lengkap
5603	PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM	Dalam Proses
5806	PEMERINTAH KAB. MUKOMUKO	Dalam Proses
7403	PEMERINTAH KAB. MUNA	Dalam Proses
6710	PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA	Data tidak lengkap
5601	PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN	ditunda
5605	PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS	Dalam Proses
5612	PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS UTARA	Dalam Proses
8009	PEMERINTAH KAB. NABIRE	Dalam Proses
5115	PEMERINTAH KAB. NAGAN RAYA	Data tidak lengkap
7718	PEMERINTAH KAB. NAGEKEO	Dalam Proses
7709	PEMERINTAH KAB. NGADA	Dalam Proses
5211	PEMERINTAH KAB. NIAS	Dalam Proses
5224	PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT	Dalam Proses
5214	PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN	Data tidak lengkap
5225	PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA	Dalam Proses
8403	PEMERINTAH KAB. NUNUKAN	Dalam Proses
5610	PEMERINTAH KAB. OGAN ILIR	Dalam Proses
5606	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ILIR	Dalam Proses
5602	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU	Dalam Proses
5609	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU SEL.	Data tidak lengkap
5608	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	ditunda
5219	PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS	Data tidak lengkap
5220	PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA	ditunda
5405	PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN	Data tidak lengkap
5216	PEMERINTAH KAB. PAKPAK BHARAT	ditunda
6506	PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN	Dalam Proses
6118	PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN	Dalam Proses
8011	PEMERINTAH KAB. PANIAI	Dalam Proses
5402	PEMERINTAH KAB. PASAMAN	Dalam Proses
5412	PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT	Dalam Proses
6514	PEMERINTAH KAB. PASURUAN	Dalam Proses
6409	PEMERINTAH KAB. PATI	Dalam Proses
8212	PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	Data tidak lengkap
8017	PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	Data tidak lengkap
6405	PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN	Dalam Proses
5306	PEMERINTAH KAB. PELALAWAN	Dalam Proses
6411	PEMERINTAH KAB. PEMALANG	Dalam Proses
6910	PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA	Dalam Proses
5675	PEMERINTAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	Dalam Proses
5909	PEMERINTAH KAB. PESAWARAN	Dalam Proses
5406	PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN	Dalam Proses
5102	PEMERINTAH KAB. PIDIE	Dalam Proses
5118	PEMERINTAH KAB. PIDIE JAYA	Dalam Proses
7301	PEMERINTAH KAB. PINRANG	Dalam Proses
7103	PEMERINTAH KAB. POHUWATO	Dalam Proses
6525	PEMERINTAH KAB. PONOROGO	Dalam Proses
6604	PEMERINTAH KAB. PONTIANAK	Data tidak lengkap
5911	PEMERINTAH KAB. PRINGSEWU	Dalam Proses
6515	PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO	Dalam Proses
6706	PEMERINTAH KAB. PULANG PISAU	data tidak lengkap
7907	PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAI	Dalam Proses
8035	PEMERINTAH KAB. PUNCAK	Data tidak lengkap
8010	PEMERINTAH KAB. PUNCAK JAYA	Data tidak lengkap
6417	PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA	Data tidak lengkap
6422	PEMERINTAH KAB. PURWOREJO	Ditunda
5803	PEMERINTAH KAB. REJANG LEBONG	Dalam Proses
5308	PEMERINTAH KAB. ROKAN HILIR	Dalam Proses
7714	PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO	Dalam Proses
6601	PEMERINTAH KAB. SAMBAS	Dalam Proses
5217	PEMERINTAH KAB. SAMOSIR	Dalam Proses
6505	PEMERINTAH KAB. SAMPANG	Dalam Proses
6602	PEMERINTAH KAB. SANGGAU	Data tidak lengkap
8019	PEMERINTAH KAB. SARMI	Dalam Proses
5506	PEMERINTAH KAB. SAROLANGUN	Dalam Proses
6610	PEMERINTAH KAB. SEKADAU	Dalam Proses
5805	PEMERINTAH KAB. SELUMA	Dalam Proses
6401	PEMERINTAH KAB. SEMARANG	Dalam Proses
7806	PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT	Data tidak lengkap
7807	PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	Dalam Proses
6201	PEMERINTAH KAB. SERANG	Dalam Proses
5218	PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAI	Dalam Proses
6712	PEMERINTAH KAB. SERUYAN	Dalam Proses
5309	PEMERINTAH KAB. SIAK	Dalam Proses
7008	PEMERINTAH KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO	Dalam Proses
7317	PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG	Dalam Proses
7706	PEMERINTAH KAB. SIKKA	Dalam Proses
5205	PEMERINTAH KAB. SIMALUNGUN	Data tidak lengkap
5109	PEMERINTAH KAB. SIMEULUE	Data tidak lengkap
7310	PEMERINTAH KAB. SINJAI	Dalam Proses
6603	PEMERINTAH KAB. SINTANG	Dalam Proses
6510	PEMERINTAH KAB. SITUBONDO	Dalam Proses
6302	PEMERINTAH KAB. SLEMAN	Dalam Proses
5404	PEMERINTAH KAB. SOLOK	Dalam Proses
7319	PEMERINTAH KAB. SOPPENG	Dalam Proses
8202	PEMERINTAH KAB. SORONG SELATAN	Dalam Proses
6426	PEMERINTAH KAB. SRAGEN	Dalam Proses
6709	PEMERINTAH KAB. SUKAMARA	Dalam Proses
6427	PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO	Ditunda
7712	PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT	Dalam Proses
7717	PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT DAYA	Dalam Proses
7719	PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH	Dalam Proses
7711	PEMERINTAH KAB. SUMBA TIMUR	Data tidak lengkap
7605	PEMERINTAH KAB. SUMBAWA	Dalam Proses
7607	PEMERINTAH KAB. SUMBAWA BARAT	Dalam Proses
6507	PEMERINTAH KAB. SUMENEP	Dalam Proses
8027	PEMERINTAH KAB. SUPIORI	Dalam Proses
6807	PEMERINTAH KAB. TABALONG	Dalam Proses
7508	PEMERINTAH KAB. TABANAN	Dalam Proses
7315	PEMERINTAH KAB. TAKALAR	Dalam Proses
7306	PEMERINTAH KAB. TANA TORAJA	Dalam Proses
6810	PEMERINTAH KAB. TANAH BUMBU	Dalam Proses
5407	PEMERINTAH KAB. TANAH DATAR	Dalam Proses
6802	PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT	Dalam Proses
6204	PEMERINTAH KAB. TANGERANG	Dalam Proses
5906	PEMERINTAH KAB. TANGGAMUS	Dalam Proses
5502	PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Dalam Proses
5509	PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	Data tidak lengkap
5204	PEMERINTAH KAB. TAPANULI TENGAH	Dalam Proses
5208	PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA	Dalam Proses
6803	PEMERINTAH KAB. TAPIN	Dalam Proses
6111	PEMERINTAH KAB. TASIKMALAYA	Dalam Proses
5507	PEMERINTAH KAB. TEBO	Dalam Proses
6407	PEMERINTAH KAB. TEGAL	Data tidak lengkap
8205	PEMERINTAH KAB. TELUK BINTUNI	Dalam Proses
6420	PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG	Dalam Proses
7704	PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	Dalam Proses
7703	PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	Dalam Proses
5212	PEMERINTAH KAB. TOBA SAMOSIR	Dalam Proses
7209	PEMERINTAH KAB. TOJO UNA UNA	Dalam Proses
8018	PEMERINTAH KAB. TOLIKARA	Data tidak lengkap
7326	PEMERINTAH KAB. TORAJA UTARA	Dalam Proses
6520	PEMERINTAH KAB. TRENGGALEK	Dalam Proses
6528	PEMERINTAH KAB. TUBAN	Dalam Proses
5905	PEMERINTAH KAB. TULANG BAWANG	Dalam Proses
6518	PEMERINTAH KAB. TULUNGAGUNG	Dalam Proses
7303	PEMERINTAH KAB. WAJO	Dalam Proses
7408	PEMERINTAH KAB. WAKATOBI	Data tidak lengkap
8026	PEMERINTAH KAB. WAROPEN	Data tidak lengkap
6429	PEMERINTAH KAB. WONOGIRI	Dalam Proses
6421	PEMERINTAH KAB. WONOSOBO	Data tidak lengkap
8016	PEMERINTAH KAB. YAHUKIMO	Data tidak lengkap
8031	PEMERINTAH KAB. YALIMO	Data tidak lengkap
6607	PEMERINTAH KAB.BENGKAYANG	Dalam Proses
6608	PEMERINTAH KAB.LANDAK	Dalam Proses
7314	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Dalam Proses
7720	PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA	Dalam Proses
6175	PEMERINTAH KOTA BEKASI	Dalam Proses
6172	PEMERINTAH KOTA BOGOR	Dalam Proses
6473	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	Dalam Proses
7871	PEMERINTAH KOTA AMBON	Dalam Proses
6972	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN	Dalam Proses
5172	PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH	Dalam Proses
6171	PEMERINTAH KOTA BANDUNG	Dalam Proses
6179	PEMERINTAH KOTA BANJAR	Dalam Proses
6872	PEMERINTAH KOTA BANJAR BARU	Dalam Proses
6871	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	Dalam Proses
8171	PEMERINTAH KOTA BATAM	Dalam Proses
5871	PEMERINTAH KOTA BENGKULU	Ditunda
7672	PEMERINTAH KOTA BIMA	Dalam Proses
5273	PEMERINTAH KOTA BINJAI	Data tidak lengkap
6576	PEMERINTAH KOTA BLITAR	Dalam Proses
6973	PEMERINTAH KOTA BONTANG	Dalam Proses
5471	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	Dalam Proses
6272	PEMERINTAH KOTA CILEGON	Dalam Proses
6177	PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Dalam Proses
7571	PEMERINTAH KOTA DENPASAR	Ditunda
6176	PEMERINTAH KOTA DEPOK	Dalam Proses
5373	PEMERINTAH KOTA DUMAI	Dalam Proses
7171	PEMERINTAH KOTA GORONTALO	Dalam Proses
5278	PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI	Data tidak lengkap
8072	PEMERINTAH KOTA JAYAPURA	Dalam Proses
7471	PEMERINTAH KOTA KENDARI	Dalam Proses
7074	PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU	Dalam Proses
7771	PEMERINTAH KOTA KUPANG	Dalam Proses
5673	PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU	Dalam Proses
6578	PEMERINTAH KOTA MADIUN	Ditunda
6475	PEMERINTAH KOTA MAGELANG	Dalam Proses
7371	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Dalam Proses
6573	PEMERINTAH KOTA MALANG	Dalam Proses
7071	PEMERINTAH KOTA MANADO	Dalam Proses
7671	PEMERINTAH KOTA MATARAM	Dalam Proses
5971	PEMERINTAH KOTA METRO	Dalam Proses
6572	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO	Data tidak lengkap
5475	PEMERINTAH KOTA PADANG	Dalam Proses
5472	PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG	Dalam Proses
5672	PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM	Dalam Proses
5671	PEMERINTAH KOTA PALEMBANG	Ditunda
7373	PEMERINTAH KOTA PALOPO	Data tidak lengkap
7271	PEMERINTAH KOTA PALU	Dalam Proses
5771	PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG	Dalam Proses
7372	PEMERINTAH KOTA PAREPARE	Dalam Proses
5477	PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	Dalam Proses
6574	PEMERINTAH KOTA PASURUAN	Dalam Proses
5476	PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH	Dalam Proses
5371	PEMERINTAH KOTA PEKANBARU	Dalam Proses
6671	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	Dalam Proses
5674	PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH	Data tidak lengkap
5171	PEMERINTAH KOTA SABANG	Data tidak lengkap
6472	PEMERINTAH KOTA SALATIGA	Dalam Proses
6971	PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	Dalam Proses
5473	PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO	Dalam Proses
6471	PEMERINTAH KOTA SEMARANG	Dalam Proses
5276	PEMERINTAH KOTA SIBOLGA	Dalam Proses
6672	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	Dalam Proses
5474	PEMERINTAH KOTA SOLOK	Data tidak lengkap
8271	PEMERINTAH KOTA SORONG	Dalam Proses
5572	PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH	Dalam Proses
6571	PEMERINTAH KOTA SURABAYA	Dalam Proses
6476	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	Dalam Proses
6271	PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Dalam Proses
6274	PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN	Dalam Proses
5275	PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI	Dalam Proses
8172	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG	Dalam Proses
8471	PEMERINTAH KOTA TARAKAN	Dalam Proses
6178	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	Dalam Proses
5272	PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI	Dalam Proses
6474	PEMERINTAH KOTA TEGAL	Dalam Proses
7971	PEMERINTAH KOTA TERNATE	Dalam Proses
7972	PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN	Dalam Proses
7073	PEMERINTAH KOTA TOMOHON	Dalam Proses
7872	PEMERINTAH KOTA TUAL	Dalam Proses
6371	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	Dalam Proses
7500	PEMERINTAH PROVINSI BALI	Dalam Proses
6200	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Dalam Proses
5800	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Dalam Proses
6000	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Dalam Proses
5500	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	Ditunda
6100	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	Dalam Proses
6400	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	Dalam Proses
6500	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	Dalam Proses
6600	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Dalam Proses
6800	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Dalam Proses
6700	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Dalam Proses
6900	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Dalam Proses
8400	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Dalam Proses
5700	PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	Dalam Proses
8100	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Dalam Proses
5900	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	Dalam Proses
7800	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	Dalam Proses
7900	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	Dalam Proses
7600	PEMERINTAH PROVINSI NTB	Dalam Proses
7700	PEMERINTAH PROVINSI NTT	Dalam Proses
8000	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	Dalam Proses
8200	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	Dalam Proses
5300	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	Dalam Proses
7300	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	Dalam Proses
7200	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Dalam Proses
7400	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Dalam Proses
5400	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Dalam Proses

Cetak Kartu Digital NUPTK Padamu Negri

Update Hari Ini dari http://wacana.siap.web.id

 

Cetak Kartu Digital NUPTK/PegID

Sumber gambar :

Sebagai pelaksanaan agenda kegiatan Padamu Negeri hingga 31 Desember 2014, maka setiap PTK berkewajiban melaporkan status keaktifan NUPTK/PegID masing-masing secara online di PADAMU NEGERI menggunakan akun masing-masing mulai 18 Agustus 2014. Yang mana sebagai bukti keaktifan NUPTK/PegID, setiap PTK akan diberikan Kartu Identitas oleh sistem Padamu Negeri yang masa berlaku aktifnya setiap semester mulai Tahun Ajaran 2014/2015. Kartu Identitas PTK dimaksud dapat dicetak mandiri oleh setiap PTK melalui akun login masing-masing di Layanan PADAMU NEGERI.
Beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh setiap PTK baik naungan Kemdikbud dan Kemenag sebelum dapat mencetak Kartu Digitalnya masing-masing. Persyaratan tersebut antara lain:
1. Mengisi EDS 2014 (Berlaku bagi Pendidik jenjang SD, SMP, SMA, SMK dibawah naungan Kemdikbud saja)
2. Mengisi Kuisoner Diklat Kurikulum 2013 (Bagi Pendidik yang telah mengikuti Diklat K13 Juni-Juli 2014 lalu)
3. Upload Foto Diri PTK
4. Cek Portofolio PTK
5. Cetak Kartu Digital PTK

Panduan selengkapnya dapat dipelajari di:
http://bantuan.siap-online.com/2014/08/keaktifan-ptk-2014-cetak-kartu-digital-nuptk.html

Kartu Digital PTK

Info Penerimaan CPNS Kab.Lamongan 2014

Update Hari Ini dari http://pendaftaran-cpns.blogspot.com

CPNS Kabupaten Lamongan 2014 - Inilah Info Penerimaan Pendaftaran dan Formasi CPNS Kabupaten Lamongan tahun 2014. Tahun 2014 ini PEMKAB Kabupaten Lamongan masih memiliki kesempatan untuk mengajukan Formasi CPNS 2014 sesuai kebutuhan tenaga PNS di PEMKAB Kabupaten Lamongan. Jadi bagi anda masyarakat Kabupaten Lamongan silahkan mempersiapkan diri sambil menunggu pengumuman resmi penerimaan CPNS 2014 ini.

Info Kabupaten (Kab) Lamongan Jawa Timur (JATIM) Indonesia

Kabupaten Lamongan merupakan sebuah kabupaten di  Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Lamongan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di barat.

Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda bernama Hadi, karena mendapatkan pangkat rangga, maka ia disebut Ranggahadi. Ranggahadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah ini. Karena Ranggahadi pandai Ngemong Rakyat, pandai membina daerah dan mahir menyebarkan ajaran agama Islam serta dicintai oleh seluruh rakyatnya, dari asal kata Mbah Lamong inilah kawasan ini lalu disebut Lamongan.

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 651'54" - 723'06" Lintang Selatan dan 11233'45" - 11233'45" Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km2 atau +3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km2, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Selengkapanya mengenai Kab Lamongan dapat anda lihat di SINI

Lowongan CPNS 2014 Kabupaten (Kab) Lamongan

Setelah semua prosesi penerimaan CPNS Nasional periode tahun 2013 selesai, Lowongan CPNS 2014 Kabupaten Lamongan akan segera dibuka. Pembukaan Lowongan CPNS Kabupaten Lamongan tahun 2014 ini bertujuan untuk mengisi beberapa kebutuhan tenaga PNS di Kabupaten Lamongan, baik karena pensiunnya beberapa tenaga PNS maupun karena masih dibutuhkannya penambahan tenaga PNS di berbagai sektor pemerintahan.

Formasi CPNS Kabupaten (Kab) Lamongan 2014

Sebagaimana prioritas Formasi CPNS Nasional tahun 2014 ini, yang menjadi prioritas untuk Formasi CPNS Kabupaten Lamongan 2014 adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidik (Guru), tenaga penyuluh dan tenaga PNS lainnya. Hal ini untuk mengisi kekosongan tenaga PNS karena pensiun, mengundurkan diri, dikeluarkan, meninggal maupun untuk posisi yang tenaga PNSnya memang masih Kurang.

Metode Seleksi / Tes Penerimaan CPNS Kabupaten Lamongan 2014

Pada penerimaan CPNS 2014 ini, tes CPNS untuk Penerimaan CPNS Kabupaten Lamongan Tahun 2014 ini Kemungkinan akan dilakukan dengan menggunakan metode Sistem Computer Assisted Test (CAT). Jadi persiapkan diri anda untuk tes CAT CPNS.

Bagi anda yang ingin tau lebih lanjut mengenai metode CAT CPNS, anda bisa mendapatkan info mengenai sistem CAT dan cara mendapatkan software CAT CPNS 2014 dengan membaca postingan saya mengenai Latihan Soal CAT CPNS
Informasi kepastian penggunaan sistem CAT CPNS untuk tes CPNS Kabupaten Lamongan 2014 masih menunggu pengumuman resmi penerimaan CPNS Kabupaten Lamongan.

Pendaftaran CPNS Kabupaten Lamongan 2014

Untuk melakukan pendaftaran CPNS Kabupaten Lamongan 2014, sebelumnya anda harus mempersiapkan beberapa berkas pendaftaran CPNS yang penting seperti ijazah dan transkrip nilai, fotokopi ktp, Pas Foto dan lainnya sesuai dengan syarat pendaftaran CPNS 2014 Kabupaten Lamongan.

Informasi Pendaftaran CPNS Kabupaten Lamongan 2014 secara online dapat anda lihat di situs resmi Kabupaten Lamongan (www.lamongankab.go.id). Informasi tersebut hanya akan tersedia setelah lowongan penerimaan CPNS 2014 Kabupaten Lamongan dibuka.

Informasi Pembukaan Pengadaan CPNS Kabupaten Lamongan juga dapat diperoleh dengan mengunjungi langsung kantor Bupati Lamongan atau Kantor BKD Kabupaten Lamongan.

Jadwal Penerimaan CPNS Kabupaten Lamongan 2014

Jika usulan permohonan kebutuhan tenaga PNS oleh PEMDA / PEMKAB Kabupaten Lamongan disetujui oleh pemerintah pusat, maka Penerimaan CPNS Kabupaten Lamongan 2014 akan segera dibuka kemungkinan bersamaan dengan penerimaan CPNS Nasional.

Informasi mengenai Jadwal pelaksanaan Penerimaan CPNS Kabupaten Lamongan 2014 bersumber dari pernyataan sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar, bahwa Pembukaan Lowongan Penerimaan pendaftaran CPNS 2014 akan dimulai bulan Maret 2014, jika hal itu benar maka Jadwal Tes CPNS Kabupaten Lamongan adalah sekitar bulan Juni/Juli 2014 ini.

Hingga akhir Maret 2014 penerimaan CPNS 2014 belum dibuka berhubung prosesi CPNS K2 2013 belum rampung disemua daerah, Penerimaan CPNS di tunda hingga selesai Pemilu April 2014.

*teks yg ada di blog ini asli dari webnya tanpa ada perubahan kata, maupun kalimat